Pemerintah menerbitkan Penduan Pendidikan Antikorupsi, yang dapat digunakan bagi satuan pendidikan nonformal seperti PKBM dalam merancang bahan ajar. Dengan tingginya tingkat korupsi di tanah air di berbagai sektor, maka keberadaan dokumen ini menjadi sangat penting.
Dokumen berjudul “Panduan Pendidikan Antikorupsi“ yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan panduan strategis yang disusun untuk mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam ekosistem pendidikan nasional. Dokumen ini bertujuan untuk menanamkan karakter dan budaya antikorupsi sejak dini melalui pembiasaan perilaku baik (habituation) pada peserta didik. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan moral (moral knowing), melainkan juga menyentuh aspek perasaan moral (moral feeling) dan tindakan moral (moral action). Dengan demikian, peserta didik tidak sekadar memahami konsep benar dan salah, melainkan mampu menunjukkan komitmen pribadi untuk menolak berbagai bentuk kecurangan terkecil di lingkungan sekolah seperti menyontek, membolos, dan memanipulasi data.
Secara operasional, panduan ini memberikan arahan komprehensif bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan pendidikan antikorupsi melalui tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Di dalamnya termuat strategi penyisipan materi ke dalam kurikulum pembelajaran, panduan keteladanan bagi pendidik, serta model-model implementasi aksi pencegahan yang relevan bagi berbagai jenjang pendidikan. Melalui keterlibatan aktif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, dokumen ini diharapkan dapat membangun jati diri peserta didik yang kuat dan berintegritas tinggi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka siap menjadi agen perubahan sekaligus pejuang antikorupsi di masa depan.